Bagaimana Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Swasta?

Hampir 70 persen mahasiswa Indonesia kuliah di perguruan tinggi swasta (PTS). Namun, mutu perguruan tinggi swasta masih di bawah perguruan tinggi negeri (PTN).

Perguruan Tinggi Swasta di Asia, juga Indonesia, hadapi empat kasus menurut riset Asian Development Bank. Masalah selanjutnya adalah (1) memperluas akses ke universitas swasta (meningkatkan kuantitas mahasiswa, sediakan bangku kuliah bagi yang tidak cukup bisa secara finansial dan penyandang disabilitas), (2) mutu perguruan tinggi swasta yang bervariasi, (3) cost tinggi di universitas swasta, dan (4) susah mendapat perlindungan dana.

Perluasan akses kuliah di PTS

Secara nasional kuantitas perguruan tinggi swasta (sekitar 3.000-an) jauh lebih banyak ketimbang perguruan tinggai negeri (122 unit). Dari 6,9 juta mahasiswa Indonesia, yang kuliah di universitas negeri kira-kira 32% (2,2 juta) dan di swasta 68% (4,7 juta). Universitas swasta tingkatkan partisipasi masyarakat beroleh pendidikan tinggi di sedang terbatasnya daya tampung universitas negeri.

Perguruan tinggi swasta berperan mutlak menyerap lulusan SMA, memastikan Indonesia bisa benar-benar menggunakan bonus demografi, dengan memperluas akses pendidikan tinggi.

Peningkatan akses yang kini mendesak adalah tingkatkan akses bagi group tidak cukup bisa dan penyandang disabilitas. Namun, jikalau perluasan akses ini tidak dibarengi dengan peningkatan mutu dikhawatirkan akan tingkatkan kuantitas sarjana menganggur.

Kualitas bervariasi

Kualitas perguruan tinggi swasta ada yang bagus, tapi mayoritas kualitasnya di bawah perguruan tinggi negeri. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyusun pemeringkatan mutu perguruan tinggi menjadi lima klaster berdasarkan mutu sumber daya manusia, lembaga, kegiatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan inovasi.

Sampai pas ini belum ada perguruan tinggi swasta yang masuk klaster 1 (teratas) pemeringkatan perguruan tinggi paling baik non-vokasi versi Kemenristek Dikti 2018.

Ada empat belas universitas yang masuk klaster 1, seluruhnya universitas negeri. Ini bisa dipahami karena mereka lebih dulu memasuki pasar pendidikan tinggi dan ditunjang sumber daya akademis berkualitas, juga anggaran negara. Sampai pas ini, perguruan tinggi swasta baru masuk klaster 2 peringkat Kemenristek Dikti 2018.

Biaya pendidikan mahal

Jika memandang konteks bisnis, kompetisi universitas di Indonesia juga kategori daerah abu-abu dan ada penyamaran (disguise). Berbeda dengan konteks di negara-negara maju yang secara eksplisit mengkategorikan pendidikan masuk ranah usaha for-profit, Undang-Undang Pendidikan Tinggi Indonesia secara normatif perlihatkan bahwa pendidikan tinggi merupakan instansi nirlaba.

Disebut penyamaran karena memang perguruan tinggi swasta merupakan organisasi for profit tapi karena di Indonesia menganut hukum bahwa pendidikan tinggi merupakan instansi nirlaba, maka senang tidak senang penyelenggara PTS secara tertera harus tetap nirlaba (non-profit). Lembaganya secara hukum nonprofit tapi tindakan dan perilakunya seperti instansi for-profit.

Namun di Rapat Kerja Nasional 2019, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di dalam paparan berkenaan strategic inflection point perlihatkan bahwa pendidikan tinggi juga masuk ranah usaha terlebih usaha jasa.

Faktanya, perguruan tinggi swasta condong lebih sesuai masuk ranah usaha karena mereka memenuhi keperluan sendiri dengan dana yang mereka usahakan sendiri baik melalui iuran mahasiswa, donasi, kerja sama maupun usaha lainnya. Mereka cuma bisa mengembangkan universitas kalau ada “profit” dari pemasukan yang mereka menerima dikurangi pengeluarannya. Karena itu cost perguruan tinggi swasta condong lebih mahal dari perguruan tinggi negeri, yang masih mendapat banyak perlindungan finansial dari pemerintah.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga yang mungkin lebih baik mutu pendidikan tingginya seperti Malaysia, biasanya cost kuliah di perguruan tinggi swasta sampai lulus di Indonesia dua kali lipat lebih mahal dibandingkan cost kuliah di PTS Malaysia. Menurut riset ADB, biasanya cost kuliah S1 (biaya sampai lulus biasanya empat tahun) di PTS Indonesia sebesar US$10.168 (sekitar Rp145 juta), bandingkan dengan Malaysia berkisar pada US$5.496-US$8.765 (sekitar Rp78 juta-Rp125 juta).

Masalah keuangan di perguruan tinggi swasta

Kompetisi ketat, terlebih di dalam memperebutkan mahasiswa dan sumber daya, berjalan di lingkungan pendidikan tinggi. Dana yang didapat dari cost kuliah (tuition fee) yang dibayarkan oleh mahasiswa merupakan daya mutlak untuk membangkitkan perguruan tinggi. Jika suatu universitas beroleh banyak mahasiswa, artinya juga mendapat dana lebih banyak, dana selanjutnya bisa digunakan untuk tingkatkan mutu pendidikan baik dengan tingkatkan kapasitas dosen maupun tingkatkan sarana pendukung pembelajaran.

Bukan cuma universitas swasta yang otonom di dalam pengelolaan keuangan. Sejak 2000 empat perguruan tinggi negeri besar (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung) berubah menjadi PTN-BH (PTN berbadan hukum) dan punya otonomi di dalam mekanisme pengelolaan keuangan. Akibatnya kompetisi pada perguruan tinggi negeri dan swasta makin lama ketat, yang berdampak pada kompetisi beroleh pemasukan dari iuran mahasiswa.

Contohnya, kompetisi memperebutkan mahasiswa baru. PTN badan hukum mengakses kursi mahasiswa baru lebih banyak dibanding sebelumnya. Bahkan ITB sejak beberapa th. lantas telah mengembangkan universitas yang lebih luas, juga di Jatinangor Sumedang. Dalam 10-20 th. ke depan, ITB akan tingkatkan kuantitas mahasiswa dari 20.000 (menghasilkan 3.000 sarjana per tahun) pas ini menjadi 50.000-100.000 mahasiswa (menghasilkan 5000-10.000 sarjana). UI juga laksanakan hal sama dengan mengakses kelas vokasi, begitu juga UGM.

Hal ini perlihatkan bahwa perguruan tinggi pun pertimbangkan tuition fee dari mahasiswa merupakan sumber finansial yang cukup penting. Dalam konteks PTS, sumber daya finansial merupakan kasus benar-benar untuk menggaji dosen, staf pendukung, overhead, dan membangun infrastruktur peranan membantu tata kelola pengetahuan instansi yang baik. Bila universitas swasta tetap senang hidup dan unggul bersaing, harus buat persiapan diri dengan cepat dan terencana agar bisa menghasilkan inovasi yang membantu lanjutan usaha pendidikannya.

Dalam kaitan pendanaan, kebijakan penggabungan PTS mungkin menyelesaikan kasus kekurangan finansial secara jangka pendek. Sehingga universitas yang tidak cukup sehat keuangannya beroleh solusi.

Kebijakan apa yang tepat?

Masalah di atas membutuhkan solusi yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Perguruan tinggi swasta tidak bisa dibiarkan sendirian berjuang mengatasi kasus tersebut. Pemerintah punya peran mutlak sebagai pembuat regulasi dan menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang kompetitif sekaligus bisa berkembang. Berikut ini panduan kebijakan untuk memperkuat PTS di Indonesia:

Perlunya perlindungan kebijakan untuk mengembangkan operasional PTS. Kebijakan itu, tidak benar satunya, kurangi kuantitas PTS yang kini benar-benar banyak melalui peleburan. PTS yang tergolong kecil kalau cuma punya satu atau dua program belajar saja tidak harus dipertahankan hidup. Bila beberapa PTS kecil dilebur menjadi satu universitas, bisa menjadi setidaknya 10 program belajar yang bisa dikelola secara lebih baik dan efisien.

Perlunya perlindungan untuk menanggung mutu sistem akreditasi pendidikan tinggi melalui terdapatnya pengembangan pusat sumber daya dan basis data PTS. Perlu dipetakan mana PTS yang bagus di dalam riset dan mana pula PTS yang lebih fokus pada pengajaran. Kualitas pengelolaan perguruan tinggi swasta bisa dicermati dari tata kelola pengetahuan yang meliputi bagaimana PTS menghasilkan pengetahuan, menaruh pengetahuan, mendistribusikan pengetahuan dan mengaplikasikan pengetahuan selanjutnya pada PTS. Jika tata kelola pengetahuan perguruan tinggi swasta baik, akan pengaruhi keunggulannya berkompetisi untuk jangka panjang.

Perlunya perlindungan pemerintah di dalam rangka berupaya type pendanaan alternatif untuk PTS. Perlu ada regulasi yang mengimbuhkan insentif kepada perusahaan yang menyumbang PTS, juga PTS-PTS binaan yayasan BUMN. Perusahaan yang menyumbang PTS selama ini tidak beroleh pengurangan pajak.

Adanya sistem untuk membantu kerja sama internasional untuk PTS baik di dalam kolaborasi riset, pendanaan maupun peningkatan kapasitas pengelolaan pengetahuan. Kerja sama internasional PTS telah ditunaikan oleh beberapa universitas, pada lain Telkom University dan Binus University dengan universitas Australia. Kerja sama sama harus ditingkatkan.

Di sedang kompetisi yang makin lama ketat, para pengelola universitas swasta harus mengembangkan inovasi baik di tingkat manajemen maupun program belajar agar tetap relevan dengan perubahan jaman digital.